Selasa, Desember 05, 2017

Pengertian Pajak Secara Bahasa Dan Istilah Serta Menurut Para Ahli, Jenis Fungsi Dan Asas Pajak Menurut UUD.

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") ialah iuran rakyat untuk negara menurut undang-undang, sampai-sampai dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan keterangan dari Charles E.McLure.

pajak ialah kewajiban keuangan atau retribusi yang dikenakan terhadap mesti pajak (orang individu atau Badan) oleh Negara atau institusi yang kegunaannya setara dengan negara yang dipakai untuk membiayai sekian banyak  macam pengeluaran publik.

Pajak diambil menurut norma-norma hukum guna menutup ongkos produksi barang dan jasa kolektif untuk menjangkau kesejahteraan umum. Penolakan guna membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya tergolong pelanggaran hukum.

Pengertian Pajak

Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung
dan bisa dibayarkan dengan duit ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, contohnya Uni Emirat Arab.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia ialah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang adalahsalah satu direktorat jenderal yang terdapat di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak dari perspektif ekonomi dicerna sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat untuk sektor publik. Pemahaman ini memberikan cerminan bahwa adanya pajak mengakibatkan dua kondisi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan pribadi dalam menguasai sumber daya guna kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya keterampilan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakankeperluan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut keterangan dari Soemitro adalahsuatu perikatan yang timbul sebab adanya undang-undang yang mengakibatkan timbulnya keharusan warga negara guna menyetorkan sejumlah pendapatan tertentu untuk negara, negara memiliki kekuatanguna memaksa dan duit pajak itu harus dipergunakan guna penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini menunjukkan bahwa pajak yang diambil harus berdsarkan undang-undang sehingga memastikan adanya kepastian hukum, baik untuk fiskus sebagai pengumpul pajak maupunmesti pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut keterangan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana sudah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007mengenai Ketentuan umum dan tata teknik perpajakan ialah "kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh orang individu atau badan yang mempunyai sifat memaksa menurut Undang Undang.

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipakai untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Dan Pakar
Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu
Pajak ialah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh dominasi publik dari warga atau dari barang, guna menutupmelakukan pembelian barang pemerintah.

Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani
Pajak ialah iuran masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) yang terutang oleh yang mesti membayarnya menurut keterangan dari peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasipulang yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya ialah untukmengongkosi pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untukmengadakan pemerintahan.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pajak ialah iuran rakyat untuk Kas Negara menurut undang-undang (yangbisa dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat diperlihatkan dan yang dipakai untuk menunaikan pengeluaran umum.

Definisi tersebut lantas dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat untuk Kas Negara untuk mengongkosi pengeluaran teratur dan surplusnya dipakai untuk public saving yang adalahsumber utama untuk mengongkosi public investment.

Pengertian Pajak Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
Pajak ialah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan dampak pelanggaran hukum, tetapi wajib dilaksanakan, menurut peraturan yang diputuskan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, supaya pemerintah dapat mengemban tugas-tugasnya guna menjalankan pemerintahan.

Unsur-Unsur pajak
Dari sekian banyak  definisi yang diserahkan terhadap pajak, baikdefinisi secara hemat (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau definisi secara yuridis (pajak ialah iuran yang bisa dipaksakan) bisa ditarik benang merah tentang unsur-unsur yang ada pada definisi pajak, antara beda sebagai berikut:

- Pajak diambil menurut undang-undang. Asas ini cocok dengan evolusi ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan beda yangmempunyai sifat memaksa untuk kebutuhan negara ditata dalam undang-undang."

- Tidak menemukan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat diperlihatkan secara langsung. Misalnya, orang yang taatmenunaikan pajak kendaraan bermotor akan melewati jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak menunaikan pajak kendaraan bermotor.

- Pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan faedah pemerintahan, baik teratur maupun pembangunan.

- Pemungutan pajak bisa dipaksakan. Pajak bisa dipaksakan bilamana wajib pajak tidak memenuhi keharusan perpajakan dan bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Selain faedah budgeter (anggaran) yaitu faedah mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang dibutuhkan untuk memblokir pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga bermanfaat sebagai perangkat untuk menata atau melaksanakan kepandaian negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi menata / regulatif).

Jenis-Jenis pajak
Ditinjau dari sisi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dipecah menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Negara
Sering disebut pun pajak pusat yakni pajak yang diambil oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:
- Pajak Penghasilan
Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang diolah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diolah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009
- Bea Materai
UU No. 13 Tahun 1985 mengenai Bea Materai
- Bea Masuk
UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan
- Cukai
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 mengenai Cukai

2. Pajak Daerah
Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,inilah jenis-jenis Pajak Daerah:

Pajak Provinsi terdiri atas:

  • Pajak Kendaraan Bermotor;
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Air Permukaan; dan
  • Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Undang-undang perpajakan negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
stdtd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan
stdtd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
stdtd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 mengenai Kepabeanan
stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai
stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Fungsi pajak
Pajak memiliki peranan yang sangat urgen dalam kehidupan bernegara,terutama di dalam pengamalan pembangunan sebab pajak adalahsumberpenghasilan negara untuk mengongkosi semua pengeluaran tergolong pengeluaran pembangunan.

Uang yang didapatkan dari perpajakan dipakai oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah guna mengadakansekian banyak  macam fungsi. Beberapa faedah tersebut antara lain guna pembiataan perang, penegakan hukum, ketenteraman atas aset, infrastruktur ekonomi, kegiatan publik , subsidi, dan operasional negara tersebut sendiri.

Dana pajak juga dipakai untuk menunaikan utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah pun menggunakan dana pajak guna membiayai garansi kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan initergolong pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan untuk yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum.

Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah pun menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern pun telah memakai mendorong buatan menjadi pergerakan ekonomi

Kebanyakan berpengalaman ekonomi, khususnya neo-klasik berasumsi bahwa pajak membuat distorsi pasar yang menyebabkan pasar yang tidak efisien. Oleh karenanya, mereka menggali jenis pajak yang bisa meminimalkan pengaruh distorsi tersebut.Pemerintah menggunakan sekian banyak  jenis pajak dan menetapkan sekian banyak  tarif pajak.

Tindakan inidilaksanakan untuk menyalurkan beban pajak kepada pribadi atau ruang belajar populasi yang tercebur dalam pekerjaan kena pajak, seperticontohnya bisnis,atau guna mendistribusi ulang sumber daya salah satu individu dan ruang belajar populasi.

Pada masa lampai, kebangsawanandiperlihatkan dengan adanya pajak atas yang miskin; sistem garansi kesejahteraan modern mempunyai sifat sebaliknya, ditujukan untukmenolong rakyat miskin, cacat, atau pensiun dengan memajaki rakyat yang masih bekerja.

Pajak juga dipakai untuk membiayai pertolongan ke negarabeda dan ekpedisi militer, guna mempengaruhi situasi ekonomi makro (strategi pemerintah dalam pelaksanaan kepandaian ini disebut kepandaian fiskal), atau untuk mengolah pola konsumsi dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, dengan menjadikan sejumlah jenis transaksi tidak cukup menarik.

Sistem perpajakan nasional adalahrefleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memang dominasi politik. Untukmembuat sistem perpajakan, suatu bangsa mesti menciptakan pilihan bersangkutan penyaluran beban pajak .

siapa yang akan menunaikan pajak dan seberapa tidak sedikit mereka mesti menunaikan  dan bagaimana pajak yang telah diambil kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan, opsi rakyat mengindikasikan jenis komunitas yang ingin dibuat oleh rakyat.

Pada negara yang rakyat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem perpajakan adalah refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa.

Setiap proses bisnis memakan ongkos administrasi ketika melakukanpekerjaan penciptaan penghasilan, pajak pun merasakan hal serupa. Jumlah penerimaan pa jak selalu lebih banyak daripada jumlah neto yang lantas dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat dipakai disebut ongkos kepatuhan (compliance cost).

Biaya ini termasuk ongkos tenaga yang dikeluarkan dan ongkos lain yang hadir saat proses administrasi pajak yang mematugi hukum dan perundangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak yang pemakaiannya telah diputuskan untukdestinasi tertentu, contohnya pemajakan atas alkohol yang lantas hasilnya dipakai untuk membiaya pusat rehabilitasi alkohol dinamakan hipotekasi.

Kebijakan ini biasanya tidak dimintasi oleh Menteri Kaungansebab mengurangi kemerdekaan tindakan atas pasar.

Beberapa pihak, laksana Libertarian berasumsi bahwa segala format pajakialah tidakbermoral sebab sifatnya yang memaksa. Pandangan anti-pajaksangat ekstrem ialah anarki-kapitalisme di mana masing-masing pelayanan publlik mesti secara suka rela diongkosi oleh orang yang menggunakannya.

Beberapa jenis Fungsi pajak antara lain:
Fungsi perkiraan (budgetair)
Sebagai sumber penghasilan negara, pajak bermanfaat untuk mengongkosi pengeluaran-pengeluaran negara. Bagi menjalankan tugas-tugas teratur negara dan mengemban pembangunan, negara memerlukan biaya.

Biaya ini dapat didapatkan dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak dipakai untuk pembiayaan teratur seperti melakukan pembelian barang pegawai,melakukan pembelian barang barang, pemeliharaan, dan beda sebagainya.Bagi pembiayaan pembangunan, duit dikeluarkan dari simpanan pemerintah,yaitu penerimaan domestik dikurangi pengeluaran berkala.

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun mesti dinaikkan sesuai keperluan pembiayaan pembangunan yang semakin bertambah dan ini terutamadiinginkan dari sektor pajak.

Fungsi menata (regulerend)
Pemerintah dapat mengatur perkembangan ekonomi melalui kearifan pajak. Dengan faedah mengatur, pajak dapat digunakan sebagai perangkat untukmenjangkau tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal.

baik domestik maupun luar negeri, diberikan sekian banyak  macamkemudahan keringanan pajak. Dalam rangka mengayomi produksi dalam negeri, pemerintah memutuskan bea masuk yang tinggi guna produk luar negeri.

Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana guna menjalankankepandaian yang bersangkutan dengan stabilitas harga sampai-sampai inflasi bisa dikendalikan, Hal ini dapat dilakukan antara beda dengan jalan menata peredaran duit di masyarakat, pengambilan pajak,pemakaian pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah diambil oleh negara akan dipakai untuk mengongkosi semua kepentingan umum, termasuk pun untuk mengongkosi pembangunansampai-sampai dapat membuka peluang kerja, yang pada akhirnya bakal dapat menambah pendapatan masyarakat.

Syarat pengambilan pajak
Tidaklah gampang untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlampau tinggi, masyarakat akan tak mau membayar pajak. Namun bila terlampau rendah, maka pembangunan tidak bakal berjalan karena duit yang kurang. Agar tidak menimbulkan sekian banyak  masalah, maka pengambilan pajakmesti mengisi persyaratan yaitu:

- Pemungutan pajak mesti adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun memiliki tujuan untuk membuat keadilan dalam hal pengambilan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

  • Dengan menata hak dan keharusan para mesti pajak
  • Pajak diberlakukan untuk setiap penduduk negara yang mengisi syarat sebagai mesti pajak
  • Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum cocok dengan berat ringannya pelanggaran
  • Pengaturan pajak mesti menurut UU
  • Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yangmempunyai sifat untuk kebutuhan negara ditata dengan Undang-Undang", 

ada sejumlah hal yang perlu diacuhkan dalam penyusunan UU mengenai pajak, yaitu:

  • Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara yang menurut UU itu harus dipastikan kelancarannya
  • Jaminan hukum untuk para mesti pajak guna tidak diperlakukan secara umum
  • Jaminan hukum bakal terjaganya kerasahiaan untuk para mesti pajak
  • Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
  • Pemungutan pajak mesti dicoba sedemikian rupa supaya tidak mengganggusituasi perekonomian, baik pekerjaan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak tidak boleh sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, khususnya masyarakat kecil dan menengah.

- Pemungutan pajak mesti efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengambilan pajak mestidiperhitungkan. Jangan hingga pajak yang diterima lebih rendah daripadaongkos pengurusan pajak tersebut. Oleh sebab itu, sistem pengambilan pajak mesti simpel dan gampang untuk dilaksanakan.

Dengan demikian,mesti pajak tidak bakal mengalami kendala dalam pembayaran pajak baikdari sisi penghitungan maupun dari sisi waktu.

- Sistem pengambilan pajak mesti sederhana
Bagaimana pajak diambil akan paling menilai keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang simpel akan mempermudah wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang mesti diongkosi sehingga akan menyerahkan dapat positif untuk para mesti pajak untuk menambah kesadaran dalam pembayaran pajak.

Sebaliknya, andai sistem pengambilan pajak rumit, orang bakal semakin tak mau membayar pajak.

Contoh:

  • Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
  • Tarif PPN yang pelbagai disederhanakan menjadi melulu satu tarif, yakni 10%
  • Pajak perseorangan guna badan dan pajak penghasilan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak pendapatan (PPh) yang berlaku untuk badan maupun perseorangan (pribadi)

Asas pengambilan pajak menurut keterangan dari pendapat semua ahli
Untuk dapat menjangkau tujuan dari pengambilan pajak, beberapaberpengalaman yang menyampaikan tentang asas pengambilan pajak, antara lain:

Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims
1. Berdasarkan keterangan dari Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan doktrin yang familiar "The Four Maxims", asas pengambilan pajakialah sebagai berikut:


  1. Asas Equality (asas ekuilibrium dengan keterampilan atau asas keadilan):pengambilan pajak yang dilaksanakan oleh negara mesti cocok denganketerampilan dan pendapatan wajib pajak. Negara tidak boleh beraksi diskriminatif terhadap mesti pajak.
  2. Asas Certainty (asas kepastian hukum): seluruh pungutan pajak mestimenurut UU, sehingga untuk yang melanggar bakal dapat dikenai sanksi hukum.
  3. Asas Convinience of Payment (asas pengambilan pajak yang tepat masa-masa atau asas kesenangan): pajak mesti diambil pada ketika yang tepatuntuk wajib pajak (saat yang sangat baik), contohnya disaat mesti pajak baru menerima penghasilannya atau disaat mesti pajak menerima hadiah.
  4. Asas Efficiency (asas tepat guna atau asas ekonomis): ongkos pemungutan pajak dicoba sehemat mungkin, tidak boleh sampai terjadi ongkos pemungutan pajak lebih banyak dari hasil pengambilan pajak.
2. Berdasarkan keterangan dari W.J. Langen, asas pengambilan pajakialah sebagai berikut:


  1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang diambil harus menurut besar kecilnya pendapatan wajib pajak. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
  2. Asas manfaat: pajak yang diambil oleh negara mesti dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum.
  3. Asas kesejahteraan: pajak yang diambil oleh negara dipakai untukmenambah kesejahteraan rakyat.
  4. Asas kesamaan: dalam situasi yang sama antara mesti pajak yang satu dengan yang beda harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pengambilan pajak dicoba sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) bila dikomparasikan dengan nilai obyek pajak sampai-sampai tidak memberatkan semua wajib pajak.
3. Berdasarkan keterangan dari Adolf Wagner, asas pengambilan pajakialah sebagai berikut:

  1. Asas politik finansial: pajak yang diambil negara jumlahnya mencukupi sehingga dapat mengongkosi atau mendorong semua pekerjaan negara.
  2. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak mesti tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak guna barang-barang mewah
  3. Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk situasi yang sama diperlakukan sama pula.
  4. Asas administrasi: mencantol masalah kepastian perpajakan (kapan, dimanamesti menunaikan pajak), keluwesan penagihan (bagaimana teknik membayarnya) dan besarnya ongkos pajak.
  5. Asas yuridis: segala pungutan pajak mesti menurut Undang-Undang.
Asas Pengenaan Pajak
Agar negara bisa mengenakan pajak untuk warganya atau untuk orangindividu atau badan beda yang bukan warganya, tetapi memiliki kebersangkutanan dengan negara tersebut, pasti saja mesti terdapat ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Sebagai misal di Indonesia, secara tegas ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk finansial negara diputuskan menurut undang-undang.Bagi dapat merangkai suatu undang-undang perpajakan, dibutuhkan asas-asas atau dasar-dasar yang bakal dijadikan landasan oleh negara guna mengenakan pajak.

Terdapat sejumlah asas yang dapat digunakan oleh negara sebagai asas dalam menilai wewenangnya guna mengenakan pajak, terutama untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang sangat sering dipakai oleh negara sebagai landasan guna mengenakan pajak merupakan:

- Asas mukim atau disebut pun asas kependudukan (domicile/residence principle): menurut asas ini negara bakal mengenakan pajak atas suatupendapatan yang diterima atau didapatkan orang individu atau badan,bilamana untuk kepentingan perpajakan, orang individu tersebut adalah penduduk (resident) atau berdomisili di negara tersebut atau bilamana badan yang terkaitberkedudukan di negara itu.

Dalam kaitan ini, tidak dipermasalahkan dari mana pendapatan yang bakal dikenakan pajaktersebut berasal. Itulah sebabnya untuk negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya bakal menggabungkan asas mukim (kependudukan)

dengan konsep pengenaan pajak atas pendapatan baik yang didapatkan di negara tersebut maupun pendapatan yangdidapatkan di luar negeri (world-wide income concept).

- Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber bakal mengenakan pajak atas suatu pendapatan yang diterima atau didapatkan orang individu atau badan hanya bilamana penghasilan yang bakal dikenakan pajak itudidapatkan atau diterima oleh orang individu atau badan yang terkaitdari sumber-sumber yang sedang di negara itu.

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan tentang siapa dan apa kedudukan dari orang atau badan yang mendapat  penghasilan tersebut karena yang menjadi landasan penge¬naan pajak ialah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari pendapatan yang didapat di Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

- Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut pun asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak ialah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang mendapat  penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi permasalahan dari mana pendapatan yang bakal dikenakan pajak berasal.

Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak menurut asas nasionalitas ini dilaksanakan dengan teknik menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Terdapat sejumlah perbedaan prinsipil antara asas mukim atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yangdinamakan kesatu.

kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negaraguna mengenakan pajak ialah status subjek yang bakal dikenakan pajak,yakni apakah yang terkait berstatus sebagai warga atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai penduduk negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal pendapatan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting.

Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya ialah status objeknya, yakni apakah objek yang bakal dikenakan pajak bersumber dari negara tersebut atau tidak. Status dari orang atau badan yang mendapat  atau menerima pendapatan tidak begitu penting.

Kedua, pada kedua asas yang dinamakan kesatu, pajak bakal dikenakan terhadap pendapatan yang didapatkan di mana saja (world-wide income), sementara pada asas sumber, pendapatan yang bisa dikenakan pajak melulu terbatas pada penghasilan-penghasilan yang didapatkan dari sumber-sumber yang terdapat di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak melulu mengadopsi di antara asas saja, namun mengadopsi lebih dari satu asas, dapat gabungan asas mukim dengan asas sumber, campuran asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan dapat gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diolah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, terutama yang menata mengenai subjek pajak dan objek pajak.

dapat diputuskan bahwa Indonesia menganut asas mukim dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia pun menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yakni khusus dalam peraturan yang menata mengenai dispensasi subjek pajak guna orang pribadi.

Jepang, contohnya untuk pribadi yang adalahpenduduk (resident individual) memakai asas domisili, di mana menurut asas ini seorangwarga Jepang berkewajiban menunaikan pajak pendapatan atas keseluruhanpendapatan yang diperolehnya, baik yang didapatkan di Jepang maupun di luar Jepang.

Sementara itu, guna yang bukan warga (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk menunaikan pajakpendapatan atas setiap pendapatan yang didapatkan dari sumber-sumber di Jepang.

Australia, untuk seluruh badan usaha kepunyaan negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh pendapatan yangdidapatkan dari semua sumber penghasilan. Sementara itu, guna badan usaha luar negeri, melulu dikenakan pajak atas pendapatan dari sumber yang terdapat di Australia.

Silahkan Berkomentar Dengan Baik, Jika Terdapat Link Aktif Otomatis Komentar Akan Kami Hapus!
EmoticonEmoticon

close