Kamis, November 09, 2017

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, Secara Umum, Bidang-Bidang Hukum, Jenis-Jenis Hukum, Contoh Hukum, Pembagian Hukum, Tujuan Adanya Hukum, Dan Sistem Hukum.

Hukum ialah sistem yang terpenting dalam pengamalan atas rangkaian dominasi kelembagaan. dari format penyalahgunaan dominasi dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam sekian banyak  cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.

hukum pidana yang berupayakan teknik negara bisa menuntut pelaku dalam konstitusi hukum meluangkan kerangka kerja untuk penciptaan hukum, perlindungan hak asasi insan dan memperluas dominasi politik serta teknik perwakilan mereka yang bakal dipilih.

Pengertian Hukum

Administratif hukum dipakai untuk meninjau pulang keputusan dari pemerintah, sedangkan hukum internasional menata persoalan antara berdaulat negara dalam pekerjaan mulai dari perniagaan lingkungan ketentuan atau perbuatan militer. filsuf Aristotle mengaku bahwa "Sebuah supremasi hukum bakal jauh lebih baik daripada dikomparasikan dengan ketentuan tirani yang merajalela."

Hingga ketika ini, belum terdapat kesepahaman dari para berpengalaman mengenai definisi hukum. Telah tidak sedikit para berpengalaman dan sarjana hukum yang mengupayakan untuk menyerahkan pengertian atau pengertian hukum, tetapi belum terdapat satupun berpengalaman atau sarjana hukum yang dapat memberikan definisi hukum yang bisa diterima oleh seluruh pihak.

Ketiadaan pengertian hukum yang bisa diterima oleh semua pakar dan berpengalaman hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan tentang ketidaksepahaman dalam pengertian hukum menjadi mungkinkah hukum didefinisikan atau mungkinkah anda membuat pengertian hukum? Lalu berkembang lagi menjadi perlukah anda mendefinisikan hukum?

Ketiadaan pengertian hukum jelas menjadi kendala untuk mereka yang baru saja hendak mempelajari ilmu hukum. Tentu saja diperlukan pemahaman mula atau definisi hukum secara umum sebelum mengawali untuk mempelajari apa tersebut hukum dengan sekian banyak  macam aspeknya. Untuk masyarakat awam definisi hukum tersebut tidak begitu penting.

Lebih urgen penegakannya dan perlindungan hukum yang diserahkan kepada masyarakat. Namun, untuk mereka yang hendak mendalami lebih lanjut soal hukum, pasti saja butuh untuk memahami pengertian hukum.

Secara umum, rumusan definisi hukum minimal berisi sejumlah unsur sebagai berikut:

Hukum menata tingkah laku atau tindakan insan dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk menata perilaku manusia supaya tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Peraturan hukum diputuskan oleh lembaga  atau badan yang berwenang guna itu. Peraturan hukum tidak diciptakan oleh masing-masing orang tetapi oleh lembaga atau badan yang memang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu aturan yang mempunyai sifat mengikat untuk masyarakat luas.

Penegakan aturan hukum mempunyai sifat memaksa. Peraturan hukum diciptakan bukan guna dilanggar tetapi untuk dipatuhi. Bagi menegakkannya ditata pula tentang aparat yang berwenang untuk memantau dan menegakkannya sekalipun dengan perbuatan yang represif. Meski demikian, ada pula norma hukum yang mempunyai sifat fakultatif/melengkapi.

Hukum memliki sanksi dan masing-masing pelanggaran atau tindakan melawan hukum bakal dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga ditata dalam ketentuan hukum.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Menurut E. Utrecht
Hukum ialah Kumpulan tuntunan hidup yang mengandung aturan tata tertib dalam bermasyarakat dan mempunyai sifat mengikat dan mesti ditaati oleh masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan, andai ada yang melanggar aturan itu maka bakal ada perbuatan langsung dari pemerintah yang bersangkutan.

Pengertian Hukum Menurut J. Van Apeldoorn
Berdasarkan keterangan dari J. Van Apeldoorn bahwa tidak memungkinkan atau susah untuk memberikan pengertian hukum secara tentu dan cocok kenyataan, sebab sangat luas aturan yang dicakupnya. Hanya pada destinasi hukumnya menata pergaulan hidup secara damai.

Pengertian Hukum Menurut Soejono Soekanto

  • Pengertian Hukum sebagai ilmu pengetahuan --> dinamakan sebagai ilmu pengetahuan sebab hukum yang tersusun atas dasar kekuatan penilaian.
  • Pengertian Hukum sebagai disiplin --> dinamakan sebagai disiplin sebab satu sistem doktrin atau gejala-gejala yang dihadapi.
  • Pengertian Hukum sebagai kaidah --> dinamakan sebagai kaidah sebab menjadi pedoman mengenai sikap atau perilaku insan yang diharapkan.
  • Pengertian Hukum sebagai badan hukum --> dinamakan sebagai badan hukum sebab terstruktur dan melewati lembaga pemerintah khusus.
  • Pengertian Hukum sebagai petugas --> dinamakan sebagai petugas sebab pribadi yang adalahkalangan yang bersangkutan erat dengan penegak hukum.
  • Pengertian Hukum sebagai keputusan penguasa --> dinamakan sebagai keputusan penguasa sebab hasil proses direksi yang mencantol “decision making not strictly govern by legal rules".
  • Pengertian Hukum sebagai proses pemerintah --> dinamakan sebagai proses pemerintah sebab proses timbal balik unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
  • Pengertian Hukum sebagai sikap tindak (keprilakuan yang teratur) --> dinamakan sebagai sikap tindak sebab perilaku yang diulang-ulang dengan teknik yang sama dan terus menerus, dengan destinasi capai.
  • Pengertian Hukum sebagai garansi nilai --> dinamakan sebagai garansi nilai sebab Jaminan dari konsepsi abstark mengenai apa yang dirasakan baik dan benar.


Hukum ialah seperangkat norma atau kaidah yang kegunaannya mengatur tingkah laku perbuatan insan dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan supaya tercipta ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Pengertian Hukum Menurut A. Ridwan Halim
Pengertian Hukum ialah segala peraturan-peraturan baik berupa tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku, dinyatakan dan ditaati oleh penduduk masyarakat sebagai ketentuan yang mesti diaati dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Hukum Menurut Sunaryati Hartono
Definisi hukum ialah hukum tersebut tidak mencantol kehidupan individu seseorang, namun mencantol dan menata berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan insan lainnya, atau dalam makna lain ialah hukum bakal mengatur sekian banyak  kegiatan insan atau aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Hukum Menurut E. Meyers
Meyers dalam bukunya De Algemene begrippen van het BurgerlijkRecht, menyatakan bahwa Pengertian Hukum ialah segala aturan yang mengandung pertimbangan etika kesusilaan, yang ditujukan untuk tingkah laku insan di dalam bermasyarakat, dan yang menjadi pedoman untuk penguasa negara dalam mengerjakan tugasnya.

Pengertian Hukum Menurut Immanuel Kant
Arti Hukum ialah seluruh kriteria-syarat dan aturan yang dengan ini kehendak bebasdari orang lain, menuruti ketentuan hukum mengenai kemerdekaan.

Pengertian Hukum Menurut LITRECHT dalam kitab Pengantar dan Hukum Indonesia
Hukum ialah himpunan ketentuan (berupa perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib di dalam masyarakat dengan peraturan harus ditaati oleh seluruh orang (warga masyarakat).

Bidang-Bidang Hukum
1. Hukum pidana
Hukum pidana tergolong pada ranah hukum publik. Hukum pidana ialah hukum yang menata hubungan antar subjek hukum dalam hal tindakan - tindakan yang diwajibkan dan dilarang oleh ketentuan perundang - undangan dan berdampak diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda untuk para pelanggarnya.

Jenis Tindakan Dalam Hukum Pidana
Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis tindakan yaitu durjana dan pelanggaran.

  1. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak hanya berlawanan dengan ketentuan perundang - undangan namun juga berlawanan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa durjana mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, misalnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
  2. Pelanggaran merupakan perbuatan yang melulu dilarang oleh ketentuan perundangan tetapi tidak menyerahkan efek yang tidak dominan secara langsung untuk orang lain, laksana tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Di Indonesia, hukum  pidana ditata secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang adalahpeninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya mempunyai nama Wetboek van Straafrecht (WvS).

KUHP adalah lex generalis untuk pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar untuk semua peraturan pidana yang ditata di luar KUHP (lex specialis)

2. Hukum perdata
Salah satu bidang hukum yang menata hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan drainase tertentu. Hukum perdata disebut pun hukum privat atau hukum sipil. Salah satu misal hukum perdata dalam masyarakat ialah jual beli lokasi tinggal atau kendaraan .

Penggolongan Hukum Perdata

  • Hukum keluarga
  • Hukum harta kekayaan
  • Hukum benda
  • Hukum perikatan
  • Hukum waris

3. Hukum acara
Untuk tegaknya hukum materiil dibutuhkan hukum acara atau sering pun disebut hukum formil. Hukum acara merupakan peraturan yang menata bagaimana teknik dan siapa yang berwenang mendirikan hukum materiil dalam urusan terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.

Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang mendirikan hukum materiil bakal mengalami kendala menegakkan hukum materiil. Bagi menegakkan peraturan hukum materiil pidana dibutuhkan hukum acara pidana, guna hukum materiil perdata, maka terdapat hukum acara perdata.

Sedangkan, guna hukum materiil tata usaha negara, dibutuhkan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana mesti dikuasai khususnya oleh semua polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana yang mesti dikuasai oleh polisi khususnya hukum acara pidana yang menata soal investigasi dan penyidikan, oleh sebab tugas pokok polisi menurut keterangan dari hukum acara pidana (KUHAP) ialah terutama mengemban tugas investigasi dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa ialah penuntutan dan pengamalan putusan hakim pidana.

Oleh sebab itu, jaksa mesti menguasai khususnya hukum acara yang berhubungan dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang mesti menguasai hukum acara perdata. tergolong hukum acara tata usaha negara terutama ialah advokat dan hakim.

Hal ini diakibatkan di dalam hukum acara perdata dan pun hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran laksana halnya dalam hukum acara pidana.

Advokatlah yang mewakili seseorang guna memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap sebuah pihak yang di anggap merugikan kliennya. Gugatan tersebut akan dicek dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat bisa pula menunjuk seorang advokat mewakilinya guna menangkis gugatan tersebut.

Tegaknya supremasi hukum tersebut sangat tergantung pada kejujuran semua penegak hukum tersebut sendiri yang dalam mendirikan hukum diinginkan benar-benar bisa menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

Para penegak hukum itu ialah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar mendirikan hukum tersebut dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah dilafalkan di atas, maka masyarakat akan membubuhkan respek yang tinggi terhadap semua penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat bakal terpacu guna menaati hukum.

Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia
Hukum secara umum dapat dipecah menjadi dua, yakni Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana adalahhukum publik, dengan kata lain bahwa Hukum pidana menata hubungan antara para pribadi dengan masyarakat serta melulu diterapkan apabila masyarakat tersebut benar-benar memerlukan.

Van Hamel antara lain mengaku bahwa Hukum Pidana sudah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya sedang di dalam tangan negara, dengan tidak banyak pengecualian.

Pengeualiannya ialah terhadap delik-delik aduan (klacht-delicht). Yang membutuhkan adanya sebuah pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan supaya negara bisa menerapkannya.

Maka Hukum Pidana pada ketika sekarang menyaksikan kepentingan eksklusif para pribadi bukanlah masalah utama, dengan ucapan laintitik berat Hukum Pidana merupakan kepentingan umum/masyarakat.

Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, tetapi hubungan itu merupakan antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas memastikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

1. Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)
Hukum sipil dalam makna luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
Hukum sipil dalam makna sempit (Hukum perdata saja)
Dalam bahasa asing ditafsirkan :

  • Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht
  • Hukum perdata : Burgerlijkerecht
  • Hukum dagang : Handelsrecht

2. Contoh hukum Hukum Publik
Hukum Tata Negara
Yaitu mengatur format dan susunan sebuah negara serta hubungan dominasi anatara lat-alat perangkat negara satu sama beda dan hubungan pemerintah pusat dengan wilayah (pemda)

Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),
mengatur teknik menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari dominasi alat perangkat negara;

Hukum Pidana,
mengatur tindakan yang dilarang dan menyerahkan pidana untuk siapa saja yang melanggar dan menata bagaimana teknik mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini tergolong hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann memandang hukum pidana bukan hukum publik.

Hukum Internasional (Perdata dan Publik)

  • Hukum perdata Internasional, yakni hukum yang menata hubungan hukum antara penduduk   negara sebuah bangsa dengan penduduk negara dari negara beda dalam hubungan internasional.
  • Hukum Publik Internasional, menata hubungan anatara negara yang satu dengan negara yang beda dalam hubungan Internasional.


Macam-macam Pembagian Hukum
1. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari sumbernya :

  • Hukum undang-undang, yakni hukum yang tertera dalam ketentuan perundangan.
  • Hukum adat, yakni hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
  • Hukum traktat, yakni hukum yang diputuskan oleh Negara-negara sebuah dalam perjanjian Negara.
  • Hukum jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk sebab putusan hakim.
  • Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau sejumlah orang sarjana hukum yang familiar dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari bentuknya :

  • Hukum tertulis, yakni hukum yang disematkan pada sekian banyak  perundangan
  • Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yakni hukum yang masih hidup dalam kepercayaan masyarakat, namun tidak tertulis, tetapi berlakunya ditaati laksana suatu ketentuan perundangan.

3. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari tempat berlakunya :

  • Hukum nasional, yakni hukum yang berlaku dalam sebuah Negara.
  • Hukum internasional, yakni yang menata hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.

4. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari waktu berlakunya :

  • Ius constitutum (hukum positif), yakni hukum yang berlaku sekarang untuk suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu.
  • Ius constituendum, yakni hukum yang diinginkan berlaku pada masa yang bakal datang.
  • Hukum asasi (hukum alam), yakni hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala masa-masa dan guna segala bangsa di dunia.

5. Pembagian Hukum Berdasarkan teknik mempertahankannya :

  • Hukum material, yakni hukum yang memuat ketentuan yang menata kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
  • Hukum formal, yakni hukum yang memuat ketentuan yang menata tentang bagaimana teknik melaksanakan hukum material

6. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari sifatnya :

  • Hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam suasana bagaimanapun memiliki paksaan mutlak.
  • Hukum yang mengatur, yakni hukum yang bisa dikesampingkan bilamana pihak-pihak yang terkaittelah menciptakan peraturan sendiri.

7. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari wujudnya :

  • Hukum obyektif, yakni hukum dalam sebuah Negara berlaku umum.
  • Hukum subyektif, yakni hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut pun hak.

8. Pembagian Hukum Berdasarkan keterangan dari isinya :

  • Hukum privat, yakni hukum yang menata hubungan antara orang yang satu dengan yang beda dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
  • Hukum publik, yakni hukum yang menata hubungan antara Negara dengan perangkat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.


Tujuan Hukum
Tujuan hukum memiliki  sifat universal laksana  ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya hukum  maka tiap perkara bisa di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim menurut peraturan hukum yang berlaku,selain tersebut Hukum bertujuan untuk mengawal dan mencegah supaya setiap orang tidak bisa menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Sistem Hukum
1. Sistem hukum di dunia
Ada sekian banyak  jenis sistem hukum yang bertolak belakang yang dianut oleh negara-negara di dunia pada ketika ini, antara beda sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

2. Sistem hukum Eropa Kontinental
Sistem hukum Eropa Kontinental ialah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya sekian banyak  ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan diartikan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia bermukim di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum umum ialah suatu sistem hukum yang dipakai di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yakni di mana hukum tidak diberi batas oleh undang-undang namun hakim diserahkan kebebasan untuk mengemban undang-undang atau mengabaikannya.

3. Sistem hukum Anglo-Saxo
Sistem Anglo-Saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yakni keputusan-keputusan hakim mula-mula yang lantas menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara unsur Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon).

 Di samping negara-negara tersebut, sejumlah negara lain pun menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, contohnya Pakistan, India dan Nigeria yang merealisasikan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun pun memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum anglo saxon, sebetulnya penerapannya lebih gampang terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang sebab sesuai dengan pertumbuhan zaman.Pendapat para berpengalaman dan prakitisi hukum lebih menonjol dipakai oleh hakim, dalam memutus perkara.

4. Sistem hukum adat/kebiasaan
Hukum Adat ialah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di sebuah wilayah. contohnya di perkampungan pedesaan terasing yang masih mengekor hukum adat. dan mempunyai sanksi cocok dengan aturan hukum yang berlaku di distrik tertentu.

5. Sistem hukum agama
Sistem hukum agama ialah sistem hukum yang menurut peraturan agama tertentu. Sistem hukum agama seringkali ada dalam Kitab Suci.

Jika Ada Yang Ingin Request Atau Ditanyakan Seputar Pengertian, Arti, Definisi, Sejarah, Penafsiran, Pemahaman, deskripsi, Maupun Makna, Dan Bisa Dibuat Sebagai Bahan Makalah Atau Laporan..Silahkan Komentar Dibawah Atau Bisa Mengirim Kami Request Lewat Contact Form.

Silahkan Berkomentar Dengan Baik, Jika Terdapat Link Aktif Otomatis Komentar Akan Kami Hapus!
EmoticonEmoticon

close